PERUBAHAN NORMATIF PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN

Main Article Content

Andari Yurikosari
Narita Adityaningrum
Masri Rumita Br. Sibuea

Abstract

Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus dan mengganti banyak pasal yang semula berlaku dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi berubah pengaturannya. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap syarat-syarat hubungan hukum berupa hubungan kerja antara para pihak baik berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pada awalnya, ketentuan jangka waktu PKWT termuat pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang kemudian ketentuan itu dihapus dan dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 serta diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagai aturan pelaksananya. Pengubahan jangka waktu PKWT ini menimbulkan beberapa kerugian bagi tenaga kerja kontrak sehingga mengancam hak asasi manusianya seperti kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Perubahan jangka waktu PKWT menjadi lebih lama dan tidak adanya jaminan tenaga kerja kontrak untuk mendapat jaminan pekerjaan yang secara menetap. Sehingga kerugian yang dihasilkan ini, memberikan dampak pada kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja kontrak, meskipun demikian, berbeda dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang terikat hubungan kerja berdasarkan PKWT setelah berakhirnya masa kontrak, dapat memperoleh uang kompensasi yang perhitungannya adalah 1 bulan upah setelah bekerja 1 tahun atau 12 (dua belas) bulan. Pada pekerja yang terikat hubungan hukum PKWTT, justru telah terjadi pengurangan perhitungan pesangon berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana masalah di dalam Pemutusan Hubungan Kerja pasca berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dalam Putusan-putusan Pengadilan dan bagaimana masalah Pemberian Kompensasi dan Pesangon dalam PHK berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 jo PP Nomor 35 Tahun 2021 dalam Putusan-putusan Pengadilan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Andari Yurikosari , Universitas Trisakti

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Narita Adityaningrum , Universitas Trisakti

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Masri Rumita Br. Sibuea , Universitas Trisakti

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

References

Buku

Andari Yurikosari, Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Farianto Darmawan, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2009 Harvard University. Graduate School of Business Administration (1921). "Labor Terminology". Bulletin of the Bureau of Business Research. 25: 50. Retrieved 8 January 2017.

H.P. Rajagukguk, Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (codetermination), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002. Juanda Pangaribuan, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Jakarta: MISI, 2017. ------------------,Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan Dilengkapi Ulasan Hukum, Jakarta : MISI, 2012 Mochamad Syafii Syamsuddin, “ Pesangon, Jasa dan Ganti Rugi,” Penelitian diterbitkan oleh Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2001, hal.6. Muzni Tambusai, Seri Pembinaan Hubungan Industrial; Seri 4: Pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ed. Ke-5Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional Jakarta, 2006. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Artikel online Shanti Rachmadsyah, “Asas Non-Retroaktif,” Hukumonline, 17 September 2020 Fitriani A Sjarif, “ Babak Baru UU Cipta Kerja: Babak Belur Perundang-undangan ?” diakses dari http://www.hukumonline.com pada 27 November 2021 Dwi Aditya Putra”Survei Kemnaker :72.983 Pekerja Terkena PHK di 4.156 Perusahaan imbas Pandemi,” diakses dari http://www.merdeka.com pada 14 Desember 2021. Agus Sahbani, “Dinilai Cacat Formil, MK Putuskan Status Keberlakuan UU Cipta Kerja,” diakses dari http://www.hukumonline.com pada 25 November 2021. Lokadata, “Angka PHK di Indonesia, 2014-2020,” diakses dari http://lokadata.beritagar.id/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054 Ady Thea DA, “Ada 9 Perubahan UU Ketenagakerjaan lewat UU Cipta Kerja,” diakses dari http://www.hukumonline.com pada 8 Mei 2021 Juanda Pangaribuan, “Begini Perubahan Urutan PHK Setelah Terbit UU Cipta Kerja,” diakses dari http://www.hukumonline.com pada 28 Maret 2022 Erizka Permata Sari, “Force Majeure Sebagai Alasan PHK, bisakah ?” diakses dari http://www.hukumonline.com pada 9 November 2021. DSLA Law Firm, “Force Majeure dalam Kerjasama Perusahaan, “diakses dari http://www.dslalawfirm.pada 06 Juli 2021. PHK adalah Pemutusan Hubungan Kerja, Simak Aturannya, “ diakses dari http;//www.moneykompas.com pada 10 Desember 2021