PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

Main Article Content

Reytman Aruan

Abstract

Perubahan status kepemilikan perusahaan dapat terjadi karena pengambilalihan perusahaan (akuisisi). Pengusaha yang mengambilalih perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Di sini diatur, Pertama : Pengusaha dapat melakukan PHK dan Kedua: Pekerja/buruh bisa menolak melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha baru. Menurut Pasal 163 UUK pengusaha dapat melakukan PHK karena terjai pengambilalihan perusahaan. Pasal ini tidak mengatur apa alasan dan bagaimana prosedur PHK itu dapat dilakukan pengusaha pada saat terjadi pengambilalihan saham (akuisisi). Dengan demikian permasalahannya adalah bagaimanakah Pasal 163 UUK UUK mengatur pemutusan hubungan kerja akibat perubahan status kepemilikan perusahaan dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi Pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya akibat perubahan status kepemilikan perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, menggunakan data primer, sekunder, tersier dengan pendekatan judical case study dan dianalisis secara deskriptif. Ada 5 (lima) putusan dianalis yaitu : 1). Putusan Mahkamah Agung No. 62 K/Pdt.Sus/2012, 2). Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pdt.Sus/2012, 3). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar No: 04/Pdt.SusPHI/2014/PN.Dps, 4). Putusan Mahkamah Agung No. 707K/Pdt.Sus- PHI/2016. 5). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang No. 105/Pdt.SusPHI/2019/PNSrg., Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK semata-mata karena terjadi pengambilalihan perusahaan yang berakibat pada perubahan kepemilikan perusahaan tanpa sebab lain dan pekerja/buruh tidak mendapat perlindungan hukum atas pemutusan hubungan kerja dan tidak dapat menolak pemutusan hubungan kerja.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Reytman Aruan , Universitas Mahasaraswati

Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar

References

Andari Yurikosari, Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. Kamaludin, DKK, Restrukturisasi Merger & Akuisisi, Mandar Maju, Bandung, 2015. Koko Kosidin, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999. Munir Fuady, Hukum Tentang Merger Perseroan Terbatas, Bandung, citra Aditya Bakti, 2008. M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta :Sinar Grafika, 2011 Reytman Aruan, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Teori, Praktik dan Permasalahannya, Yogyakarta, Penerbit deepublih, 2020. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung : Alumni, 1977. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40