PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 116/PDT.G/2019/BKN)

Main Article Content

Rurrie Putri Mutiara Sari
Dinda Keumala

Abstract

Peralihan hak atas tanah dalam jual beli harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) dengan dibuat Akta Jual Beli sebagai bukti untuk proses peralihan hak atas tanah (balik nama) di Kantor Pertanahan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan peralihan hak atas tanah karena jual beli tanah yang dibuat di bawah tangan? Apakah yang harus dilakukan pembeli untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan berdasarkan Putusan No. 116/Pdt.G/2019/Bkn? Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melalui studi kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Metode penarikan kesimpulan dengan metode logika deduktif. Hasil penelitian ini khususnya dalam perkara Putusan No.116/Pdt.G/2019/Bkn Bangkinang bahwa jual beli tanah di bawah tangan tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat materiil dalam jual beli, akan tetapi belum memenuhi syarat formil karena jual beli yang dilakukan hanya dengan surat dibawah tangan, belum dibuat Akta Jual Beli dihadapan PPAT. Perlindungan bagi Pembeli beritikad baik yang ingin melakukan balik nama sertpikat, maka ditempuh melalui gugatan di Pengadilan ketika keberadaan Penjual sudah tidak dapat diketahui lagi.


 

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004).

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya, (Jakarta: Djambatan, 2005).

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008).

Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agragria di Indonesia, (Bina Aksara, 1984).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Jurnal/Thesis

Ni Nyoman Putri Satrianingsih, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 7, n. 6, p. 1-14, July 2019.

Rina Sulistina Wahid, “Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba”, Vol. 4, Nomor 4, Desember 2017.

Fajar Adhitya Nugroho, Sihabudin, dan Hariyanto Susilo, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah yang Dilakukan Seacara di Bawah Tangan”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016.