PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM GANTI KERUGIAN OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG

Main Article Content

Gunita Nindya
Siti Nurbaiti

Abstract

ABSTRAK


Asuransi kendaraan bernotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Dalam pelaksanannya tidak jarang menimbulkan masalah yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip itikad baik, sebagaimana dalam Pasal 251 KUHD. Pembahasan seperti kasus yang terjadi antara pada PT Asuransi Astra Buana dengan tertanggung. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak merupakan pokok permasalahan yang dibahas.  Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa pengaturan prinsip itikad baik yang terdapat pada Pasal 251 KUHD mengandung kelemahan karena hanya ditujukan kepada sitertanggung, sehingga penanggung tidak membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung dengan alasan tertanggung melanggar Prinsip Itikad Baik, dan tindakan yang dilakukan oleh tertanggung tidak melanggar prinsip itikad baik, sebagaimana diatur pada  Pasal 251 KUHD, karena hasil putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Kasasi, bahwa pihak penanggung harus mengganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, karena tertanggung dapat membuktikan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tidak dalam keadaan disewakan secara komersil.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

-------. Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Faridatul Fauziah. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi. Fikra Publishing, 2016.

Muhammad Muslehuddin. Menggugat Asuransi Modern. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.

Sastrawidjaja, M Suparman dan Endang. Hukum Asuransi. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Sentosa Sembiring. Asuransi Jaminan Sosial. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Subagio, Dwi Tatak dan Firles Melia Salviana. Hukum Asuransi. Surabaya: PT Revka Media, 2016.

-------. Hukum Asuransi. Surabaya: PT Revka Media, 2016.

Tuti Rasuti. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.

Wetria Fauzi. Hukum Asuransi Di Indonesia. Padang: University Press, 2019.

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Asuransi Di Indonesia. Bandung: PT Intermasa, 1991.

JURNAL

Deny Guntara. “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya.” Justisi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 (2016), h.29–46.

Edie Sugiarto. “Analisis Emosional, Kebijaksanaan PEMBELIAN Dan Perhatian Setelah Transaksi Terhadap Pembentukan Disonansi Kognitif Konsumen Pemilik Sepeda Motor Honda Pada UD. DIka Jaya

Moha, Iqbal dan Dadang sudrajat. “Resume Ragam Penelitian Kualitatif.” Equilibrium, Vol. 5 No. 9 (2019), h.2.

Motor Lamongan” Vol. 1 No. 1 (2016), h.38.

Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi dan Desak Putu Dewi Kasih. “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9, No. 4 (2020), h.739-751.

Puguh Karyanto. “Kerangka Konseptual (Conceptual Framework) Untuk Analisis Pertanian Upland Berkelanjutan.” Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP UNS, (2010), h.244–251.

Selvi Harvia Santri. “Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian.” UIR Law Review Vol. 1 No. 01 (2017), h.77–82.

Siswadi. “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Praktik Asuransi Sebagai Solusi Menghindari Kerugian Atas Peristiwa Yang Terjadi Pada Lembaga Perasuransian.” Jurnal Ummul Qura, Vol. XI No. 1 (2018), h.152–60.

Sunarmi. “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya.” JURNAL ILMU HUKUM , Vol. 3 No. 1: h.1–20.

ON-LINE DARI INTERNET

Otoritas Jasa Keuangan.“Asuransi.” (On-line), tersedia di: https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/ asuransi/ default.aspx (20 April 2018).

Bayu. “5 Dasar Hukum Perasuransian Di Indonesia.” (On-line), tersedia di: https://dosenekonomi.com/bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi (10 Juli 2018).

Farhan Fauzan. “Obyek Dan Subyek Asuransi Yang Wajib Anda Ketahui.” (On-line), tersedia di: https://www.detikinfo.com/2016/07/obyek-dan-subyek-asuransi-yang-wajib.html.(23 Mei 2017).

Stefan Martin. “Pengertian, Fungsi, Dan Jenis Polis Asuransi | Balai Diklat Industri Padang.” (On-line), tersedia di: http:// bdipadang.kemenperin.go.id/forum/thread/pengertian-fungsi-dan-jenis-polis-asuransi.(31 Maret 2021).

Tokopedia.“Klausul Asuransi - Pengertian, Jenis Dan Contohnya | Tokopedia Kamus.” (On-line), tersedia di: https:// kamus.tokopedia.com/k/klausul-asuransi/. (10 Januari 2022).

Asuransi Astra.“ Bringing Peace of Mind to Millions.” (On-line), tersedia di: https://www.asuransiastra.com/corporate/.(10 Januari 2022).

Asuransi Astra Buana.“Asuransi Astra Buana - Astra Financial.” (On-line), tersedia di: https://www.astrafinancial.co.id/ind/asuransi-astra-buana/.(10 Januari 2022).

Asuransi Astra .“Asuransi Astra .” (On-line), tersedia di: https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/General Insurance/ ASURANSI-ASTRA (10 Januari 2022).

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang.

Indonesia. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

--------. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan No 573/Pdt.G/2016/PN.Mdn.

Putusan Mahkamah Agung No 1137/K/Pdt/2020.