KAJIAN KEABSAHAN JUAL BELI TANAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN 40/PDT.G/2020/PN BKS)

Main Article Content

Devana Mustika
Novina Sri Indiraharti

Abstract

Jual beli Tanah dalam Hukum Tanah Nasional berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 harus dilakukan dihadapan PPAT dengan bukti akta PPAT, namun berdasarkan Putusan 40/PDT.G/2020/PN BKS jual beli yang terjadi tidak dilakukan dihadapan PPAT dan hanya dibuktikan dengan kwitansi. Permasalahannya ialah apakah jual beli atas tanah berikut bangunan antara Song Lung (Hendra Budiman) dengan Susiah Suprihatin sah menurut hukum dan apakah putusan Hakim mengenai keabsahan jual beli tanah tanpa adanya akta jual beli sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian bahwa jual beli antara Song Lung (Hendra Budiman) dengan Susiah Suprihatin ialah sah apabila ditinjau dari hukum adat, namun tidak sah bila ditinjau dari PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Pasal 37 ayat (1), PP Nomor 37 Tahun 1998 yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2), dan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 yaitu Pasal 94 ayat (1) dan (3). Hakim dalam memutus perkara mengenai keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa adanya akta jual beli belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.