ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH DI KOTA BEKASI (STUDI PUTUSAN 461/PDT.G/2019/PN BKS)

Main Article Content

Adjeng Sri Muliya
Novina Sri Indiraharti

Abstract

Jual Beli Tanah dalam Hukum Tanah Nasional artinya adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah selama-lamanya berdasarkan pada penjual dan pembeli yang membayar dengan harga yang sudah disepakati, yang dilaksanakan secara terang. Pemasalahan yang diangkat yaitu apakah jual beli yang dilakukan para pihak sesuai dengan Hukum Tanah yang berlaku, apakah putusan hakim pada Nomor 461/Pdt.G/2019/PN BKS tentang sahnya jual beli tanah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan data sekunder. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jual beli antara para pihak dinyatakan sah apabila dilihat dari syarat materil jual beli, tetapi dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil jual beli jika dilihat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat 1 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 94 Ayat 1 dan 2. Hakim dalam putusan ini memutuskan perkara mengenai jual beli tanah yang dilakukan tanpa adanya akta jual beli belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2018.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pers, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.