TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 108 TAHUN 2008

Main Article Content

Salsabilla Reypianisha Mukhtar
Metty Soletri

Abstract

Dalam penelitian ini membahas tentang Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Dengan permasalahan tentang Bagaimana pelaksanaan pengaturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2008 dalam konteks Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007) dan Bagaimana Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang oleh PT Betaconcrete Mixerindo (Betamix) yang digunakan untuk melakukan kegiatan Concrete Batching Plant dalam Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dilakukan studi kepustakaan serta di dukung oleh data primer yaitu penelitian lapangan dan wawancara dengan responden. Data di analisis dengan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil konkritnya adalah Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada DPRD Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah guna mengatur demi mejaga keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah serta penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali guna menghindari adanya bentrok antara undang-undang yang bersifat umum dengan undang-undang yang bersifat khusus. PT Betaconcrete Mixerindo melakukan pemanfaatan ruang atau kegiatan Concrete Batching Plant tidak memiliki perizinan dalam persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga pembangunan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dengan Izin pemanfaatan ruang.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta: Kencana, 2014.

Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip – prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Asep Warlan Yusuf, Pranata Pembangunan, Bandung: Universitas Parahyangan, 1997.

Ateng Syafrudin, 1992, Pengurusan Perijinan (Licensing Handeling), Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius, Bandung.

C. Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2009.

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambtan Jakarta, 2003.

Dian Ekawaty Ismail, Hukum Tata Ruang–Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh, Yogyakarta: UIIPress, 2019.

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: SInar Grafika, 2013.

Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UPUPR-UUPPLH, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Imam Koeswahyono, Hukum Penatagunaan tanah dan Penataan Ruang di Indonesia. Jakarta: UB Press, 2012.

Juniarso Ridwan dan Achmat Sodik, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa, 2013.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1993, Sistem Administrsi Negara Republik Indonesia Jilid II, CV. Masagung, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Universitas Trisakti, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.

Edi Sedyawati, et.al. Sejarah Kota Jakarta 1950 - 1980, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 64/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.