ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENGGANTIAN RUGI PENYEDIAAN LAHAN PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI

Main Article Content

Made Bhisma Abidharma Merada
Irene Eka Sihombing

Abstract

Penyediaan lahan dalam rangka kepentingan umum seringkali bermasalah, terutama dalam hal menyediakannya kepada masyarakat yang terkena dampak, sehingga mengajukan gugatan permohonan penggantian rugi. Permasalahan adalah 1) Bagaimana penyediaan lahan guna membangun SUTT diKabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat? serta 2) Apakah pemberian penggantian rugi pada kasus ketetapan nomor 3/Pdt.G/ 2021/ PN Sag telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan deskripsi analisis yang digunakan adalah data sekunder kemudian di analisis dengan kualitatif serta logika deduktif guna penarikan kesimpulan. Penyediaan lahan guna membangun SUTT diKabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan dengan melakukan Inventarisasi serta pengenalan yang menguasasi, kepemilikan, penggunanya, serta pemanfaat tanahnya; Penilaian penggantian rugi; Penetapan Musyawarah penggantian kerugian; Pemberian penggantian rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 serta pemberian penggantian rugi dengan berdasarkan pada hasil dari tim penilai pertanahan serta telah dilakukan musyawarah dengan pemilik lahan yang akan mendapatkan ganti kerugiaan di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, hal tersebut  telah sesuai dengan Pasal 34 serta Pasal 37 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 serta Pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Penyediaan lahan Untuk Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007”.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Serta Pelaksanaannya, Jakarta : Penerbit UniversitasTrisakti, 2013.

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang –Undang Pokok Agraria, Isi serta Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan, 2003.

Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Penyediaan lahan untuk Pembangunan, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Mengenai Penyediaan lahan Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: UII Press, 1994.

Umar Said Sugiharto,dkk, Hukum Penyediaan lahan (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra serta Pasca Reformasi), Malang: Setara Press Malang, 2014.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 mengenai Penyediaan lahan Untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum.