TINJAUAN YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERUPA PENERBITAN KETERANGAN LUNAS BANK INDONESIA

Main Article Content

Rachma Aulia Putri Yusuf Darmawan
Abdul Ficar Hadjar

Abstract

Pemastian KPK sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2019 mengenai Pergantian Kedua atas ketentuan No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan korupsi. dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK diperkenankan oleh hukum KPK terkini untuk mengakhiri penyidikan, berlainan dengan ketentuan lebih dahulu. Kasus dalam Riset ini merupakan: KPK mempunyai wewenang mengeluarkan penghentian penyidikaan (SP3) kepada permasalahan perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi berupa Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Terhadap Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ketetapan KPK menerbitkan penghentian penyidikan (SP3) kepada permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan berbentuk Publikasi Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah sesuai dengan Undang-undang No 19 tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Metode Studi yang digunakan ialah yuridis- normatif. Data di olah dengan aturan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan aturan metode deduktif. Kesimpulan riset ini merupakan: aspek yang mendesak Komisi Pemberantasan Penggelapan diserahkan wewenang menghasilkan Surat Pemberhentian Penghentian Investigasi (SP3) menjamin kejelasan hukum serta meminimalisir Penyalahgunaan kekuasaaan. Terdapat pula di berikannya wewenang SP3 Komisi Pemberantasan koupsi tampaknya tidak berdaya guna terlebih menghalangi serta membatasi ruang Komisi Pemberantasan Penggelapan dalam aplikasi Pemberantasan Korupsi.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Artidjo Alkostar, Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim, Majalah Varia Peradilan, 2008.

Departemen Kehakiman, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pedoman Penulisan Skripsi Trisakti, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

Firman Wijaya, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, Jakarta: Maharani Press, 2008.

Firmansya Arifin dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta: KHRN, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

ON-LINE DARI INTERNET

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4193

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/19235771/ini-alasan-kpk-sp3-kasus-blbi-dengan-tersangka- sjamsul-nursalim?page=all

https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf

https://www.liputan6.com/news/read/4521874/pertama-kali-dalam-sejarah-ini-alasan-kpk-keluarkan-sp3- kasus-sjamsul-nursalim-dan-istri

Shanti Rachmadsyah, SP3, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl62 4, diakses Kamis 31 Oktober 2013.

PUTUSAN

Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI